Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki utang sisa pembayaran proyek LRT Jabodebek, dengan jumlah sekitar Rp 2,2 triliun.
Sebelumnya, perusahaan dengan kode saham ADHI ini telah menerima pembayaran sebesar Rp 23,3 triliun dari total nilai kontrak proyek yang mencapai Rp 25,5 triliun.
“Kami masih memiliki tagihan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, terkait penyelesaian pembayaran pembangunan LRT Jabodebek yang telah beroperasi dari Cibubur ke Cawang-Duku Atas dan Bekasi Timur,” ujar Direktur Utama PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (5/3/2025).
Meski demikian, Entus mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan guna membahas skema pembayaran sisa utang tersebut.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk mencari pola penyelesaiannya,” jelasnya.
Pembayaran Sebelumnya
Berdasarkan catatan detikcom, terakhir kali Adhi Karya menerima pembayaran proyek LRT Jabodebek pada April 2024 dengan jumlah Rp 4,1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan stasiun dan depo LRT Jabodebek Fase 1, yang pembayarannya dilakukan oleh pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pembayaran ini dilakukan setelah seluruh rangkaian pekerjaan, mulai dari perencanaan desain, pembangunan struktur, hingga stasiun dan fasilitas pendukung, selesai dikerjakan.
“Hari ini kami menerima pembayaran untuk LRT sebesar Rp 4,1 triliun, jika dibulatkan menjadi Rp 4,2 triliun,” ungkap Entus di kantornya yang berlokasi di bilangan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin (1/4/2024).
Secara total, Adhi Karya telah memperoleh pembayaran sebesar Rp 23,3 triliun dari nilai kontrak Rp 25,5 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa tagihan sekitar Rp 2,2 triliun yang belum dibayarkan.
Entus optimistis bahwa pembayaran sisa proyek ini akan memperbaiki likuiditas perusahaan serta memperkuat arus kas operasional Adhi Karya ke depan. “Kami akan terus menagih kekurangan pembayaran ini ke Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta Kementerian BUMN,” pungkasnya.