Kota Bekasi – Proses rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi serta Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat tingkat Kota Bekasi sedang berlangsung hangat karena selisih di pilkada Kota Bekasi antara paslon 1 dan 3 tidak sampai 1% sehingga membutuhkan kerja keras Bawaslu dalam mengawal proses tersebut. Namun, ditengah kondisi itu justru Kepala Sekretariat Bawaslu berangkat Umroh.
“Dalam kondisi panas seperti ini Bawaslu butuh ketenangan dan kerja extra dalam proses pengawasan perhitungan suara. Namun sungguh disayangkan Kepala Sekretariat Bawaslu yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan malah sudah berangkat Umroh, kenapa harus sekarang? Setau saya ibadah Umroh bisa dijalankan kapanpun, berangkat Umroh ketika amanah belum selesai sama dengan berusaha lari dari tanggung jawab.” Ucap Rahmad Dani, Ketua Umum KAMMI Kota Bekasi dalam keterangan, Kamis (4/12).
Diduga keberangkatan Kepala Sekretariat Bawaslu seusai proses pengadaan perlengkapan PTPS Se-Kota Bekasi yang menimbulkan kecurigaan.
“Saya rasa siapapun pasti curiga dengan keberangkatan Umroh Kepala Sekretariat Bawaslu karena pertama dilakukan di momen krusial kedua diduga berangkat setelah proses pengadaan perlengkapan PTPS Se-Kota Bekasi apalagi beliau pernah punya catatan kejanggalan dalam pengadaan komputer zombie di Bawaslu Kota Bekasi tahun 2023 yang kasusnya tidak jelas hilang kemana,” ucapnya.
Dani yang juga merupakan Wakil Sekretaris KNPI Kota Bekasi Bidang Penelitian dan Pengembangan ini pun mengetahui ada beberapa vendor dan narasumber dalam kegiatan beberapa Panwascam Se-Kota Bekasi yang belum dibayarkan
“Apalagi Saya pun tahu betul ada beberapa kegiatan Panwascam yang vendor dan narasumbernya belum dibayarkan padahal laporannya sudah di kirim ke Bawaslu Kota Bekasi, kenapa tidak dituntaskan dulu dan terburu-buru berangkat Umroh kan kita ga tau vendor dan Narasumber membutuhkan haknya,” kata Dani
Diakhir atas kejadian ini Dani Meminta kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana anggaran Bawaslu.